Dermotimes.id, Dalam beberapa tahun terakhir berbagai organisasi kemahasiswaan menghadapi persoalan menurunnya minat mahasiswa untuk bergabung dan berpartisipasi secara aktif. Tidak sedikit organisasi kesulitan merekrut kader, mempertahankan anggota, hingga menghidupkan forum-forum diskusi yang dahulu menjadi denyut kehidupan kampus. Fenomena ini sering kali dijelaskan secara sederhana dengan menyebut bahwa mahasiswa saat ini semakin apatis atau individualis. Di sisi lain, organisasi mahasiswa juga kerap dianggap gagal menghadirkan program yang relevan, sehingga kehilangan daya tarik di mata anggotanya. Namun, apabila persoalan ini hanya dipahami dari dua sudut pandang tersebut, kita justru mengabaikan persoalan yang lebih mendasar. Menurunnya partisipasi mahasiswa dalam organisasi tidak dapat dipisahkan dari perubahan struktur dan budaya yang membentuk cara pandang mahasiswa terhadap makna organisasi. Dalam konteks ini, fenomena tersebut dapat dibaca melalui perspektif ruang publik yang dikemukakan Jürgen Habermas dan konsep hegemoni Antonio Gramsci.
Habermas memandang ruang publik sebagai arena tempat warga negara bertemu untuk berdialog, bertukar gagasan, mengkritisi persoalan bersama, dan membangun kesepahaman secara rasional. Dalam lingkungan perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan seharusnya menjadi manifestasi dari ruang publik tersebut. Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi, Unit Kegiatan Mahasiswa, maupun organisasi kemahasiswaan lainnya pada dasarnya dibentuk bukan sekadar untuk menjalankan program kerja, tetapi sebagai ruang pembelajaran demokrasi, kepemimpinan, advokasi, dan pengembangan masyarakat sipil. Melalui organisasi, mahasiswa belajar mengelola perbedaan, membangun solidaritas, serta memperjuangkan kepentingan bersama.
Namun, ruang publik itu kini semakin kehilangan vitalitasnya. Forum-forum diskusi mulai sepi, regenerasi organisasi berjalan tidak optimal, dan partisipasi mahasiswa cenderung menurun. Menariknya, kondisi tersebut bukan berarti mahasiswa berhenti berpartisipasi. Mereka tetap aktif mengikuti magang, kompetisi, pelatihan, sertifikasi, kepanitiaan, komunitas, maupun membangun personal branding melalui media sosial. Dengan kata lain, partisipasi mahasiswa tidak hilang, tetapi mengalami pergeseran. Ruang aktualisasi yang sebelumnya bersifat kolektif kini bergeser menuju aktivitas yang lebih individual dan berorientasi pada pencapaian personal.
Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak semata-mata berasal dari karakter mahasiswa, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur yang membentuk pilihan mereka. Dunia pendidikan tinggi dan pasar kerja saat ini semakin menekankan kompetensi individual sebagai ukuran keberhasilan. Indeks Prestasi Kumulatif, pengalaman magang, sertifikat kompetensi, prestasi akademik, hingga portofolio profesional menjadi indikator yang dianggap menentukan masa depan lulusan. Dalam situasi seperti ini, mahasiswa melakukan kalkulasi rasional terhadap penggunaan waktu yang mereka miliki. Aktivitas yang memberikan manfaat langsung terhadap prospek karier tentu lebih diprioritaskan dibandingkan organisasi yang manfaatnya sering kali bersifat jangka panjang dan tidak selalu terukur.
Akan tetapi, penjelasan struktural tersebut belum sepenuhnya menjawab mengapa organisasi semakin kehilangan maknanya. Di sinilah konsep hegemoni Antonio Gramsci menjadi relevan. Hegemoni bekerja bukan melalui paksaan, melainkan melalui pembentukan cara berpikir sehingga suatu nilai diterima sebagai sesuatu yang wajar. Dalam kehidupan kampus, berkembang keyakinan bahwa mahasiswa yang berhasil adalah mereka yang memiliki IPK tinggi, pengalaman magang, sertifikasi, jaringan profesional, serta portofolio yang kompetitif. Sebaliknya, organisasi sering kali dipersepsikan hanya sebagai aktivitas tambahan yang menyita waktu dan tidak memberikan keuntungan yang setara dengan usaha yang dikeluarkan. Cara pandang tersebut perlahan diterima sebagai kebenaran tanpa banyak dipertanyakan.
Hegemoni tersebut diperkuat oleh budaya kompetisi di perguruan tinggi, tuntutan dunia kerja, serta perkembangan media sosial yang mendorong personal branding dan pencapaian individu. Akibatnya, orientasi mahasiswa bergeser dari kepentingan kolektif menuju keberhasilan personal. Organisasi mahasiswa yang dahulu dipandang sebagai tempat menempa kepemimpinan kini lebih sering dinilai berdasarkan manfaat pragmatisnya. Ketika ukuran keberhasilan semakin individualistik, ruang publik kehilangan daya tariknya karena dianggap tidak lagi memberikan nilai yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa masa kini.
Di sisi lain, organisasi mahasiswa juga perlu melakukan refleksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian organisasi masih terjebak pada rutinitas administratif, kegiatan seremonial, kaderisasi yang formalistis, maupun pola komunikasi yang kurang adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa. Tidak sedikit forum diskusi hanya menjadi agenda rutin tanpa mampu menghadirkan isu-isu yang dekat dengan realitas mahasiswa. Akibatnya, organisasi kehilangan fungsinya sebagai ruang publik yang hidup, inklusif, dan relevan. Ketika ruang tersebut gagal menjadi tempat bertemunya gagasan, aspirasi, serta pengembangan kapasitas, mahasiswa semakin memiliki alasan untuk mencari ruang aktualisasi di luar organisasi.
Dengan demikian, menurunnya partisipasi mahasiswa dalam organisasi bukan semata-mata persoalan lemahnya komitmen individu ataupun kegagalan organisasi menjalankan program kerja. Fenomena ini merupakan hasil interaksi antara struktur yang memberi insentif terhadap pencapaian individual dan kultur yang dibentuk melalui hegemoni sehingga keberhasilan lebih banyak dimaknai sebagai prestasi personal daripada kontribusi kolektif. Pada saat yang sama, organisasi belum sepenuhnya mampu mentransformasikan dirinya menjadi ruang publik yang menjawab kebutuhan generasi mahasiswa saat ini.
Pada akhirnya, persoalan yang sedang dihadapi bukan hanya krisis organisasi, melainkan krisis ruang publik di lingkungan kampus. Apabila organisasi mahasiswa terus kehilangan fungsinya sebagai arena dialog, partisipasi, dan pembentukan kepemimpinan, maka kampus juga akan kehilangan salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat sipil yang kritis dan demokratis. Oleh karena itu, upaya menghidupkan kembali organisasi tidak cukup dilakukan melalui peningkatan jumlah anggota atau penyelenggaraan lebih banyak kegiatan. Yang jauh lebih penting adalah mengembalikan organisasi sebagai ruang publik yang mampu memberikan makna, membuka ruang partisipasi yang inklusif, serta menjawab kebutuhan mahasiswa tanpa kehilangan orientasinya sebagai wadah pembentukan kepentingan bersama. Dengan demikian, organisasi tidak lagi dipandang sebagai beban tambahan, melainkan sebagai ruang strategis untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara individual, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat sipil.
Penulis: Sulthan Farid Zaidan
*) Tulisan ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian dari tanggungjawab redaksi Dermotimes.id
