Dermotimes.Keterlibatan generasi milenial dalam politik saat ini menjadi perbincangan yang menarik. Pasalnya, muncul banyak milenial di berbagai belahan dunia yang tampil dan memberikan gagasan politik melalui partai politik atau jalur independen. Bahkan milenial mampu menjadi pemimpin atau presiden.
Di berbagai negara di dunia, milenial tampil sebagai pemimpin. Baru-baru ini, seorang Gabriel Boric yang berusia 35 tahun mampu mengalahkan seorang politisi yang jauh lebih senior darinya. Boric menang dalam kontestasi pemilihan presiden di Chile.
Sementara di Indonesia, di jalur kepartaian, salah satu partai politik yang banyak memberikan atau meneriakkan tentang keterlibatan generasi milenial dalam politik ialah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Generasi muda juga banyak yang masuk dan ikut berkontestasi dalam proses pemilihan umum. Sebut saja generasi muda yang saat ini ada di parlemen, kepala daerah, hingga pimpinan partai politik.
Memang milenial Indonesia harus diakui memiliki orientasi politik serta gaya berpolitik yang khas. Namun sering kali, kehadiran milenial di panggung politik mengundang sejumlah pertanyaan. Apakah milenial menjunjung tinggi moralitas dalam berpolitik? Atau justru hanya mencari sensasi dan sentiment politik demi meraup elektabilitasnya saja?
Sebagaimana yang kita ketahui, fenomena pidato politik seorang pemimpin partai politik PSI memberikan kesan politik yang buruk tentang keberadaan milenial dalam politik. Giring mengatakan Anies sebagai pecatan Joko Widodo. Balas pantun pun terjadi antara Anies dan Giring. Namun di akui atau tidak, publik beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Giring merupakan politik cari muka untuk menggenjot elektabilitas PSI di pemilu 2024 mendatang.
Terlepas dari itu, lebih ironis lagi ketika menyaksikan seorang milenial yang melakukan praktik korupsi. Yakni Nur Afifah Balqis yang masih berusia 24 tahun yang menjabat sebagai bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Nur Afifah tersangka kasus korupsi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di pemerintahan kabupaten Penajam Utara. Ia pun dikategorikan sebagai koruptor termuda sepanjang sejarah kasus korupsi di Indonesia.
Terjebak Nafsu Kekuasaan
Memang pada dasarnya, politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Namun harus diakui bahwa nafsu atas kekuasaan yang berlebihan akan berimplikasi pada krisis etika politik. Dan nampaknya, politisi milenial saat ini sedang tersandera oleh nafsu akan kekuasaan.
Buktinya, fakta tentang korupsi yang dilakukan oleh milenial ini menunjukkan betapa krisisnya etika politik. Tentu praktik korupsi tidak terjadi pada politisi milenial saja, tetapi juga politisi senior. Namun jika sejak awal politisi milenial telah menyimpang, maka akan menjadi konsekuensi logis bahwa politik bangsa Indonesia akan menjadi suram di masa depan. Itu sebabnya, etika politik menjadi sangat penting untuk dipegang dan menjadi komitmen seorang politisi milenial.
Meminjam gagasan Prof. Franz Magnis Suseno dalam “Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (2015)” mengungkapkan bahwa etika politik sebagai filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Etika politik mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai warga negara yang hidup dalam sebuah negara.
Tentu, gagasan Prof. Magniz memberikan referensi politik yang komprehensif bagi politisi milenial sekarang. Ia dengan lugas menerangkan pokok-pokok tentang metode etika politik, legitimasi kekuasaan, hukum kodrat dan positivism hukum, hak-hak asasi manusia, negara dan ideologi, kebebasan dan kesamaan, hingga negara hukum demokratis dengan menyertakan gagasan utama tokoh-tokoh filsafat politik. Mulai dari Aquinas, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel hingga Marx.
Harus dipahami bahwa etika politik berfungsi menganalisa korelasi antara tindakan individual, kolektif, dan struktur politik yang ada. Tujuannya untuk mengarahkan kehidupan politik agar dapat berjalan lebih baik. Dengan demikian, institusi-institusi politik bisa terbangun dengan baik dan berkeadilan.
Setiap tindakan baik buruk yang diterima masyarakat umum berkaitan dengan perbuatan dan sikap para politisi. Dan posisi etika menjadi parameter standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup kooperatif dalam suatu kelompok.
Krisis etika politik yang dipertontonkan khususnya pada politisi milenial merupakan masalah besar yang harus segera disadari. Karena dapat mengancam masa depan kehidupan politik bangsa ini.
Jika dicermati, terdapat beberapa faktor peneybab krisis etika politik. Salah satunya karena di latar belakangi oleh minimnya pendidikan politik. Kurangnya perhatian institusi politik yakni partai politik berdampak luas terhadap pemahaman politik kader-kader partai. Itulah sebabnya solusi yang harus menjadi fokus partai politik sekarang ialah pendidikan politik itu sendiri. Karena sejatinya etika politik sudah seharusnya di bentuk sejak dini.
Selain daripada itu, pemaknaan atas politik oleh politisi generasi milenial harus diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan peradaban dan kemaslahatan bangsa. Sebab tujuan politik idealnya bukan hanya sebatas upaya mencapai kekuasaan atas nama kepentingan kelompok. Apalagi untuk memperkaya diri sendiri.
Ditengah situasi pragmatisme politik nasional yang dipertontonkan oleh elit politik yang semakin akut. Serta berbagai problem kebangsaan, praktik korupsi yang terjadi di tataran nasional hingga lokal. Begitu juga yang masih lekat di ingatan kita semua bahwa bangsa ini memiliki rekam jejak buruk terkait tata kelola pemerintahan pada masa Orde Baru (Orba). Sampai terancam sebagai halaman belakang Asia atau The back yard of Asia.
Oleh sebab itu, bangsa ini semacam merindukan kontribusi gagasan politik yang lahir dari para politisi milenial. Dan yang paling pokok, para politisi milenial harus keluar dari jebakan nafsu kekuasaan. Jangan sampai milenial sebagai generasi penerus bangsa dan negara mengalami krisis politik sehingga membuatnya tenggelam dan terjebak atas godaan kekuasaan yang makin hari terus memikat siapa saja.
Maka untuk politisi milenial saat ini agar lebih mempertahankan idealisme politiknya. Mengutip Tan Malaka “Idealisme adalah kemewahan yang dimiliki kaum muda”. Idealisme menjadi fondasi yang sangat diperlukan untuk menjaga dan menjadi pengingat dalam mengawal praktik demokrasi yang baik di tengah masyarakat, serta membangkitkan optimisme agar terwujudnya kualitas politik di Indonesia Tanah Air Beta.
Editor by Dermotimes
