Demokrasi dan Perjuangan
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, sebagai negara demokrasi maka salah satu cara memilih seorang pemimpin ialah melalui Pemilu untuk memilih presiden ataupun pejabat lainnya yang akan menjalankan roda pemerintahan untuk Indonesia kedepannya. Pemilu pada tahun 2024 banyak drama-drama yang terjadi akan tetapi drama itu bukan terjadi waktu masa kampanye pemilu melainkan sebelum itu, dimana munculnya dinamika perpanjangan masa jabatan presiden yang sebelummnya 2 periode menjadi tiga periode, namun gagasan-gagasan yang muncul itu mengalami penolakan-penolakan dimana-mana salah satunya ialah partai Jokowi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang mana langsung menolak mentah-mentah akan gagasan itu, padahal jika (PDIP) menyetujui, pasti hal ini akan menguntungkan bagi partainya. Artinya disinilah dapat kita lihat bahwa (PDIP) masih paham akan apa itu sebuah demokrasi. Mengutip dari Dzuriatun Toyibah, Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam tulisannya yang berjudul Resiliensi Demokrasi, Demokrasi bisa bertahan karena ada kebijaksanaan, hati Nurani, dan akal sehat. Maka dari itu demokrasi harus terus disuarakan agar tidak diselewangkan oleh kepentingan kekusaaan, baik oleh pihak yang merebut maupun yang mempertahankan kekuasaan. Oleh maka dari itu partai ini merupakan sebuah pembangun akan jembapatan yang akan dirusak.
Sejak penolakan yang dilakukan oleh partai ini, Banyak sekali berkeluyuran di media sosial khususnya tiktok yang mengatakan bahwa sebagai partai terburuk di Indonesia saat ini. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Databoks Partai ini dapat notis dari masyarakat media tiktok yang sangat buruk, hal ini tidak lepas dari banyaknya konten yang mengandung agitasi untuk membenci partai ini. Akibatnya gagasan untuk membenci partai ini semakin massif dimedia tiktok, menurut laporan We Are Social, ada sekitar 106,51 juta pengguna tiktok di Indonesia, pengguna yang paling banyak diisi oleh usia 18-24 tahun yang mencapai 50 juta, diikuti usia 25-34 tahun dengan jumlah 44, 5 juta, usia 35-43 dengan jumlah 12 juta, agitasi yang ditimbulkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini bukan saja merugikan bagi partai PDIP itu sendiri, melainkan juga merugikan bagi demokrasi di Indonesia yang telah dibagun oleh tokoh-tokoh Pejuang domokrasi, seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, BJ Habibie dan para tokoh yang lain yang telah memperjuangkan hidup matinya untuk menegakkan demokrasi. Namun kali ini Domokrasi yang telah diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh itu telah dirusak oleh sebuah aplikasi yang Bernama Tiktok.
Tiktok dan Luhut Binsar Pandjaitan
Aplikasi yang dibuat pada tahun 2017 awalnya aplikasi ini merupakan sebuah layanan hosting vidio yang berduarasi pendek yang hanya untuk menari-nari, namun perkambagannya aplikasi ini berubah menjadi aplikasi edukasi, politik, komonikasi bahkan pada hari ini telah menjadi aplikasi E-Commerce. Sejak adanya E-Commerce ada pertambahan pengunduh atau pengunduh akan aplikasi ini, hal ini tidak terlepas akan murahnya harga produk yang ditawarkan dengan gratis ongkirnya, selain itu juga semikin bertambahnya masyarakat untuk menjual produknya disini, dibalik adanya keuntungan itu ada juga masyarakat yang dirugikan dengan adanya E-Commmerce ini. Terkhususnya bagi masyarakat yang tidak penjual ofline seperti di jabodetabek maupun pasar di Indonesia lainnya, pada akhirnya banyak seruan dari masyarakat agar menghentikan E-Commerce yang ada di Tiktok ini, oleh karena itu mau tidak mau pemerintah menyetop aplikasi ini, selain itu juga jika berdarsakan yang sampaikan oleh bapak zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan mengatakan alasan menghentikan untuk sementera E-Commerce itu untuk memperbaiki Regulasinya. Namun sejak diberhentikannnya E-Commerce tersebut Luhut Binsarpanjatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia bertemu dengan CO dari Tiktok yaitu Shou Zi Chew dalam pertemuan itu Luhut mengajak agar tiktok berminvestasi di Indonesia. Namun selain itu Luhut mewanti-wanti agar Tiktok tidak ikut campur dalam Pemilu Indonesia pada 2024 ini agar tidak terjadinya polarisisi.
Namun hal itu kita tidak tahu apakah itu benar-benar yang disampaikannya atau justru Luhut mengajak tiktok ikut memenangkan paslon yang akan di dukung Jokowi nanti, akan tetepi sepertinya Luhut memang tidaklah seperti apa yang disampaikannya untuk mewanti-wanti tersebut. Sejak setalah pertemuan itu beberapa kemudian E-Commerce sudah kembali di layar tiktok, memang Luhut ini Sepertinya apa yang dia tidak bisa dan tidak ada pekerjaan yang tidak selesai baginya. Sehingga Luhut ini seperti seorong jendral Bernama bacok dalam bukunya Tere Liye yang berjudul Teruslah Bodoh Jangan Pintar yang mana Jendral Bacok ini hampir serratus persen tidak pernah gagal dalam melakukan tugasnya, dimulai dimana dirinya sebagai Tentara yang mampu menyelesaikan sengketa tambang dengan masyarakat yang menolak akan adanya tambanng, dari keberhasillannya tersebut dirinya bisa mengapai pangkat Jendral dan kemudian diangkat menjadi Diplomat dan terakhir menjadi seorang Menteri. Sungguh hal yang luar biasanya dan sepertinya memang Luhut Binsarpanjatain layak disamakan dengan seperti bacok ini. Yang punyak jiwa tanggap pemilu di Indonesia agar tidak seperti di Fhilipina.
Persamaan Pemilu Indonesia dan Filipina
Sistem pemilu di Indonesia tidaklah jauh berbeda dengan ada yang di Indonesia, dimulai dari kepartaian yang mana sama-sama Multipartai sebagai bentuk representative dari masyarakat atau togolongan tertentu, Adapun juga persamaan akan mekanisme pada intutusi pemilu dan proses mekanisme pemilu seperti pada ambang batas parlemen atau masuk legislatif, untuk calon akan diusung oleh partai melalui proses verifikasi atau seleksi untuk menjadi peserta dalam pemilu dalam penyelenggaraan itu sendiri aturan tersebut dikenal dengan accreditation political party memili persamaan seperti Komisi Pemilihan Umun (KPU) yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan proses rakyat untuk memilih calon yang akan membawa Indonesia emas pada 2045, selain itu juga memiliki persamaan akan independensi lembaga tersebut. Adapan persamaan selain proses mekanime dalam institusi, persamaan lainnya adalah hadirnya media tiktok dalam merusak isi eksistensial dalam demokrasi, Pemilihan Presiden di Fhilipina mempertemukan antara calon Bongbong marcos mantan anak dictator dengan Leni Rebredo sedangkan di Indonesia mempertemukan Tiga Cakon yaitu Anis Rasyid Baswedan mantan Rektor dan Gubennur dan Prabowo Subianto mantan Meliter dan Ganjar Pranowo mantan Gubennur Jawa Tengah, kemanangan Bongbong tidak terlepas dari masifnya kampanyenya dalam media sosial terkhususnya media tiktok dan juga menghadirkan para selebriti untuk ikut berkampanya, hal ini juga dicontoh oleh kandidat di Indonesia yaitu dimulai dari calon presiden Prabowo yang menghadirkan selebriti paling banyak untuk mengkampanyekan dirinya, sedangkan Anies sang Counter hegemogi tidak tertinggalan atas cara yang dilakukan oleh lawan politik. Akan tetapi cara anies berbeda dengan yang dilakukan oleh Prabowo yang hanya menghadirkan selebriti untuk memenangkan dirinya, namun anies melibatkan dirinya untuk hadir secara langsung melalui live Tiktok. Apabila yang dihadirkan oleh Prabowo adalah gimmick maka Anies menghadirkan obrolan mengenai kisah hidupnya dan juga mendengarkan keluh kesah dari masyarakat yang berada di media tiktok, selain itu juga Anies menggunakan live tiktoknya untuk memperlihatkan kegiatan ( Desak Anies ), dimana kegiatan ini merupakan suatu bentuk untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai visi-misinya. Selain pemberitahuan kegiatan (Desak Anies) juga memberikan waktu kepada masyarakat untuk bertanya kepada dirinya atau mendebat dirinya, adanya kegiatan seperti ini merupakan hal yang baru bagi demokrasi di indonesia, dimana seorang calon presiden di debat secara langsung oleh mahasiswa dan masyarakat, hal ini dilakukan oleh Anies untuk menghadirkan apa itu arti dari sebuah demokrasi dan juga untuk mengcounter isu buruk yang berkeliaran dalam media sosial (Tiktok).
Sedangkan untuk perbedaan antara pemilu di Indonesia dan Fhilipina ialah dimana mantan presiden Fhilipina yaitu Duterte tidak ikut cawe-cawe proses pemilu di Indonesia tidak seperti yang dilakukan oleh Jokowi yang melakukan cawe-cawe untuk memenangkan paslon kosong dua (Prabowo-Gibran). Cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi itu nampak jelas saat dirinya, mengatakan bahwa seorang presiden dapat berkampannye, hal ini menjadi polemik atas pernyataan yang telah disampaikan oleh Jokowi ini, sebab baru pertama dalam sejarah presiden di Indonesia melakukan cawe-cawe seperti ini, hal ini merupakan wajar-wajar saja sebab anaknya yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dalam buku yang ditulis oleh Presisen keenam Republik Indonesia (Susilo Bambang Yudhyono) dalam bukunya tersebut ada lima isi dalam buku tersebut diantaranya jokowi tidak meginginkan Anies sampai dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Hal ini dapat dilihat dimana para buzzer Jokowi membuat agitasi kepada masyarakat agar tidak menginkan Anies, buzzer Jokowi disini bukanlah cawe-cawe melainkan orang-orang yang berada dilingkaran Jokowi seperti menteri-menterinya, pemerintah daerah yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi (PJ) di beberapa daerah. Mereka berkeliaran di media sosial untuk mengkampanyekan paslon 02 dan kemudian menginformasikan kebohongan di media sosial (Tiktok).
Penulis : Ferdi Wahab, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2022
