Dermotimes.id Saat ini, dunia politik mengalami perubahan cukup besar karena pengaruh media sosial. Seorang pemimpin atau calon pemimpin sering kali dinilai dari seberapa sering dirinya muncul di media sosial, bukan dari kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Konten seperti joget saat kampanye, membagikan bantuan, hingga video singkat di TikTok dan Instagram menjadi cara untuk menarik perhatian masyarakat. Akibatnya, popularitas sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang layak menjadi pemimpin. Padahal, dikenal banyak orang belum tentu memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh banyaknya pemilih dari kalangan generasi muda.
Data KPU menunjukkan bahwa lebih dari 56 persen pemilih dalam pemilu berasal dari generasi Milenial dan Gen Z. Media sosial akhirnya menjadi salah satu sumber informasi masyarakat dalam mengenal calon pemimpin. Namun, kondisi ini dapat menimbulkan masalah ketika masyarakat lebih memperhatikan penampilan daripada visi, pengalaman, dan kemampuan calon pemimpin. Dalam Ilmu Pemerintahan, fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori dramaturgi Erving Goffman (1959). Teori ini membagi kehidupan sosial menjadi panggung depan dan panggung belakang. Dalam politik, panggung depan merupakan penampilan pemimpin di hadapan masyarakat, seperti terlihat sederhana, ramah, dan dekat dengan rakyat. Sementara itu, panggung belakang berkaitan dengan pekerjaan sebenarnya, seperti menyusun kebijakan dan mengelola anggaran. Masalahnya, beberapa pemimpin lebih fokus membangun citra daripada memperbaiki kinerja pemerintahan.
Padahal, pemerintahan yang baik atau good governance tidak cukup dibangun melalui pencitraan. Menurut UNDP (1997), pemerintahan yang baik membutuhkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan visi strategis. Keberhasilan pemerintah seharusnya dilihat dari hasil program dan manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan yang terlihat ramai di media sosial. Hal ini juga menjadi perhatian ketika masih terdapat pemerintah daerah yang belum mencapai hasil maksimal dalam penilaian SAKIP. Selain itu, terlalu mengutamakan popularitas dapat melemahkan sistem kaderisasi partai politik. Seharusnya, partai politik bertanggung jawab menyiapkan calon pemimpin melalui pendidikan dan pengalaman organisasi.
Namun, dalam praktiknya, beberapa partai justru lebih memilih tokoh terkenal, seperti selebritas, influencer, atau anggota keluarga tokoh politik karena dianggap lebih mudah mendapatkan dukungan masyarakat. Akibatnya, orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman tetapi kurang populer bisa kehilangan kesempatan. Kondisi ini berkaitan dengan istilah kakistokrasi, yaitu keadaan ketika pemerintahan dipimpin oleh orang-orang yang kurang memiliki kecakapan. Max Weber dalam Politics as a Vocation (1919) menjelaskan bahwa pemimpin harus memiliki etika keyakinan dan etika tanggung jawab. Artinya, pemimpin tidak boleh hanya mengejar dukungan masyarakat, tetapi juga harus berani mengambil keputusan demi kepentingan jangka panjang, meskipun kebijakan tersebut tidak selalu disukai. Kepemimpinan yang baik seharusnya berorientasi pada perubahan, bukan sekadar pencitraan. Ketika terjadi banjir, jalan rusak, atau masalah pelayanan publik, pemimpin tidak cukup hanya datang untuk direkam dan diunggah ke media sosial.
Mereka harus mampu mencari penyebab masalah dan menyelesaikannya melalui kebijakan yang tepat. Keberhasilan pemimpin seharusnya dilihat dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, partai politik harus memperbaiki kaderisasi agar calon pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan integritas. Kedua, kampanye politik perlu lebih menekankan visi, misi, serta program kerja yang realistis dan sesuai dengan kemampuan anggaran. Ketiga, pendidikan politik dan literasi digital harus diperkuat agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak mudah terpengaruh pencitraan.
Pemilih perlu melihat rekam jejak dan hasil kerja calon pemimpin sebelum memberikan dukungan. Pada akhirnya, popularitas memang dapat membantu seseorang mendapatkan perhatian masyarakat. Namun, popularitas tidak boleh menjadi ukuran utama dalam menentukan kelayakan seorang pemimpin. Menjadi pemimpin bukan hanya tentang dikenal banyak orang atau memiliki banyak pengikut di media sosial, tetapi juga tentang kemampuan mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih kritis dalam memilih pemimpin agar tidak hanya melihat pencitraan, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan integritasnya.
PENULIS: Destara Ekawati MAHASISWA ILMU PEMERINTAHAN UMM
