Transformasi Konflik Perang Saudara Yaman: Krisis Kemanusiaan Yang Harus Berhenti
Dermotimes.Sebelum Yaman merdeka, Yaman sendiri terbagi menjadi dua negara, yaitu Yaman Selatan dan Yaman Utara. Proses penyatuan kembali negara Yaman atau yang biasa sering disebut dengan unifikasi Yaman terjadi pada tahun 1990 pasca berakhirnya Perang Dingin. Proses unifikasi Yaman terjadi tepat setelah berakhirnya Perang Dingin karena kedua negara memiliki perbedaan perspektif yang membuat pemerintahan kedua negara tidak bisa bersatu. Contohnya Yaman Selatan yang negaranya ditunggangi oleh kepala negara yang cenderung atau merupakan ekstrimis dari marxisme-komunisme yang sangat dependen terhadap Uni Soviet. Proses unifikasi negara Yaman merupakan tujuan dari seluruh pemimpin dan rakyat Yaman, tentu saja proses penyatuan kembali antara dua negara Yaman ini bukanlah hal yang mudah dan dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Hingga proses unfikasi terjadi, presiden pertama dari Republik Yaman adalah Ali Abdullah Saleh yang pada tahun 2012 mengundurkan diri dari jabatannya secara paksa oleh tekanan dari Arab Spring. Tahta kepresidenan Yaman akhirnya digantikan oleh Abdrabbuh Mansur Hadi yang merupakan wakil presiden dari Saleh.
Perkembangan politik Republik Yaman setelah kemerdekaan dapat dibilang lambat karena pemimpin Republik Yaman terdiri dari pemimpin ex-Yaman Utara dan ex-Yaman Selatan, yang mana mereka masih membawa kepentingan masing-masing dan masih menerapkan sistem politik di negara sebelumnya. Hal ini terjadi karena pemimpin ex-Yaman Utara yang memperlakukan pemimpin atau masyarakat ex-Yaman Selatan dengan tidak adil yang menyebabkan keikutsertaan Yaman dalam Perang Teluk. Keikutsertaan Yaman dalam Perang Teluk ini membawa Republik Yaman kedalam krisis ekonomi yang terbilang parah dan membuat konflik yang berimbas pada perang saudara pada tahun 1994. Tidak lama, Republik Yaman dapat mengembalikan kondisi negaranya secara perlahan dan mulai membuka hubungan kerja sama dengan negara-negara lain.
Namun, hal yang membuat Perang Yaman ini membesar adalah kebijakan dari Presiden Ali Abdullah Saleh yang seakan-akan menindas masyarakat Yaman Selatan. Selain itu, alasan-alasan dibalik terjadinya perang ini adalah konflik sekte Zaydi, campur tangan Arab Saudi, dan krisis kemanusiaan. Sampai saat ini, kondisi politik di Yaman belum bisa disebut stabil karena Perang Yaman masih berlanjut sampai sekarang dan entah sampai kapan perang ini akan berakhir. PBB menyatakan Yaman sebagai negara dengan krisis kemanusiaan terparah di dunia pada tahun 2019. Perbedaan budaya dan aliran keagamaan menjadi faktor penyebab utama terjadinya konflik ini. Pada tahun 2020, negara Yaman menempati peringkat pertama indeks negara gagal dan peringkat kedua dalam indeks kelaparan global. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), terhitung dari 2021, korban meninggal dunia mencapai 377.000 orang dan diperkirakan akan mencapai 1.3 juta korban jiwa jika pada tahun 2030 Perang Yaman belum berakhir. Dapat disimpulkan bahwa Republik Yaman tidak memiliki perkembangan politik yang positif sampai saat ini karena Perang Yaman belum berakhir.
Sesuai dengan fakta yang tertera di paragraf sebelumnya, Perang Yaman dapat dikategorikan sebagai konflik yang urgensinya paling penting untuk diselesaikan. Presiden Mansur Hadi harus bisa meredakan konflik yang ada di Yaman. Menurut saya, akar permasalahan dari konflik ini adalah peran kepala pemerintahan yang memiliki ideologinya masing-masing. Hal ini terjadi karena adanya proxy war yang terjadi saat Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Setiap orang di dalam pemerintahan Yaman harus menghilangkan ideologi liberalis-demokrasi atau marxis-komunisnya. Mereka harus bersatu menjadi Republik Yaman dengan visi dan misi yang sama. Yaman merupakan anggota dari Liga Arab, disini peran Liga Arab harus diindahkan secara maksimal sebagai mediator. Pertemuan antara oknum-oknum yang terlibat dalam Perang Yaman dipertemukan untuk melakukan gencatan senjata, berkaca di tahun 1972 ketika gencatan berhasil dilakukan dan mengembalikan Yaman sebagai satu negara kesatuan. Selain itu, Presiden Mansur Hadi harus bisa menyelesaikan konflik sekte Zaydi dan berdiplomasi dengan Arab Saudi untuk menghentikan konflik secara perlahan. Bantuan kemanusiaan tetap harus dilakukan oleh PBB untuk menjaga masyarakat Yaman atas hukum internasional yang telah ditetapkan. Dengan ini, Yaman perlahan dapat mengindahkan hukum internasional yang mewajibkan negara untuk memiliki 3 aspek ini, yaitu obligation to promote, obligation to protect, dan obligation of fullfil.
Editor By Dermotimes
