Dermotimes.id– (11/11/2023)Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Yogi Syahputra Al–Idrus mengaku tak mempersoalkan pernyataan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Muhammadiyah Malang (HMI Koorkom UMM) terkait desakan Fauzan untuk mundur dari kursi Rektor.
Menurut Yogi, pernyataan tersebut merupakan hak dan kewajiban mahasiswa dalam mengemukakan pendapat atau kebebasan berekspresi. Ia menuturkan bahwa pro – kontra yang terjadi merupakan hal yang wajar terjadi di lingkup mahasiswa.
“Itu merupakan hak dan kewajiban mahasiswa itu sendiri, apalagi sekarang di mahasiswa itu ada kebebasan berekspresi, itu hal yang wajar dikemukakan ke rektor, pro – kontra yang terjadi merupakan hal yang wajar”, kata Yogi saat ditemui di Warung Kopi Tani, Dau, Jumat (10/11/2023).
Presiden BEM UMM periode 2023 – 2024 tersebut masih belum melakukan internalisasi untuk menentukan sikap terkait bergabungnya rektor UMM menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran.
“untuk saat ini kita belum melakukan internalisasi dari BEM UMM, terkait pro – kontranya kesalahan atau kebenaran (bergabungnya rektor ke TKN Prabowo – Gibran), tetap menjunjung tinggi asas netralitas”, ujar Yogi.
Dilansir dari kabarbaru.co 7 November 2023, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat Universitas Muhammadiyah Malang (HMI Koorkom UMM) Imam Abusyiri, mendesak Fauzan untuk mundur sebagai rektor karena telah mencemari Lembaga Pendidikan Muhammadiyah. Menurutnya, Muhammadiyah sebagai persyarikatan tidak ikut campur dalam urusan dukung mendukung capres cawapres.
“Kemaren pak rektor mendatangkan pak Menhan ke UMM, kendati beliau datang sebagai Menhan harusnya pak rektor meminimalisir dampak politisasi Pendidikan. Dan hari ini pak rektor menjadi bagian di dalam TKN Prabowo – Gibran, ini mencemari Lembaga Pendidikan Muhammadiyah” jelas Imam.
Pewarta : Amay Djibran
Sedikit tanggapan saya sebagai pembaca melihat fenomena ini. Bagi saya tak menjadi soal jika pak fauzan menjadi bagian TKN dengan mengatasnamakan individu beliau. Kecuali jika beliau ini membawa nama besar UMM dan Muhammadiyah sebagai bagian pendukung calon yang dimaksud itu yang menjadi permasalahan besar, apakah ini terjadi ? Semoga tidak.
Langkah yang diambil presma umm ini cukup bagus yaitu perlu melakukan internalisasi di jajaran BEM UMM untuk menentukan sikap.
Yang menjadi pertanyaan saya, sikap dari ketum korkom umm ini apakah telah mewakili institusi korkom umm dan hmi komisariat se lingkup umm ?. Kalau lah iya, tentunya ada pembacaan di lingkup korkom umm dan rapimkom bersama komisariat lingkup umm. Jikalau Tidak, ini perlu dicari tau ketum korkom ini ada di pihak calon mana wkwk, jika terbukti ada di pihak salah satu calon perlu dipertanyakan independensinya dan copot sudah dari ketum wkwk.